Rotasi PNS di DPRD Sumut Diduga Transaksional

 

 

Medan (Awasi)

Komisi D juga menyesalkan ucapan politisi PDI-P tersebut yang dengan sengaja melontarkan pernyataan, penggantian sejumlah staf di lingkungan DPRD Sumut dilakukan, karena adanya transaksional yang kerap dilakukan  para Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut melibatkan wakil rakyat.

Namun sejauh itu Ruben tidak menjelaskan secara rinci transaksi apa yang dimaksud meski dia menegaskan memiliki bukti-bukti terkait pernyataannya itu 

Ucapan Ruben bahkan terlontar di depan umum, hingga sempat terjadi perseteruan dirinya dengan Ketua Komisi D, Muchrid (Coki) Nasution, di lantai II gedung DPRD Sumut, usai sidang paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumut 2015, Senin (18/4/2016).

"Transaksi apa, coba Pak Ruben jelaskan. Jangan asal ngomong macam-macam kalau tak ada bukti," kata Coki sambil menunjuk-nunjuk ke arah wakil ketua tersebut.

Coki bahkan menyebutkan dirinya bukan untuk 'cari makan' dari lembaga legislatif tersebut, serta meminta Ruben mempertanggungjawabkan ucapannya.

Perseteruan itu berawal dari permohonan  Komisi D,  meminta kembali seorang staf yang biasa melayani mereka.

Alasan permintaan agar staf tersebut dikembalikan karena sebelumnya komisi D telah menyusun sejumlah program kerja yang diurusi oleh PNS tersebut.

"Ada beberapa staf komisi D yang dirotasi, kami hanya minta satu saja agar dikembalikan, karena kami kerepotan sementara staf yang baru masih belum memahami," kata Politisi Golkar ini.

Apalagi, sebut Coki, Ruben sendiri selaku pimpinan DPRD Sumut juga melakukan hal yang sama meminta kembali staf yang mengurusinya.

"Kenapa dia boleh, giliran kita yang minta malah dituduh macam-macam tanpa bukti," katanya.

Sikap Ruben tersebut juga mengundang kekecewaan sejumlah anggota Komisi D lainnya. Politisi Nasdem Nezar Djoeli juga membenarkan komisinya sedikit kewalahan terjadinya pergantian staf yang dilakukan secara tiba-tiba.