Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai Minta Pertanggung Jawaban Soroti RSUD Djoelham Binjai

 
Walikota Binjai, M Idaham

Binjai, Awasi Online

  Rapat yang digelar paripurba DPRD Kota Binjai, atas penentapan Perda Binjai tentang pertanggung jawaban APBD nya TA 2011 yang dipimpin Ketua DPRD kota Binjai, Zaiduddin Purba SH, Rabu pukul 10.00 Wib di gedung tersebut.

DPRD Kota Binjai disyahkan dan telah ditetapkan dan telah di tetapkan dalam Undang-undang No. 32 TA 2004 tentang perintah Daerah dengan perubahan Undang-undang No. 12 TA 2008 yang menegaskan bahwa kepala Daerah menyampaikan rencangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2011, kepala DPRD Kota Binjai, yang pelaksanaan dengan realisasi laporan keuangan tersebut, telah diaudit oleh Badan pemeriksaan keuangan (BPK) melilputi realisai APBD. Dengan neraca, laporan kekas atas laporan keuangan.

Dalam sidang peripurna pendangan akhir dari lima fraksi DPRD  Binjai, adalah 50 persen Djoelham Binjai diantaranya yang dikatakan ketua fraksi keadilan (F-PKS) Arjuli Indrawan SE.AK. sambungan pelayanan kesehatan adalah merupakan salah satu hal yang menjadi prioritas adalah pemko Binjai.

Menurut Arjuli, tahun anggaran TA 2012 dialokasikan anggaran senilai Rp 1.5 Milyar, yang akan digunakan untuk melayani masyarakat miskin yang tidak tertampung di jam kesmas.

Dan alokasi anggaran untuk RSUD  Djoelham Binjai Rp 1.1 Milyar dan puskesmas rawat inginap Rp 400 Juta selain itu di tambah lagi dari pemerintah pusat, sudah digulirkan program jam persal, (Jamiman Pesalinan) gratis yang berlaku, serta sudah menjadi komitmen meningkatkan pelayananan kepada seluruh masyarakat kota Binjai.

Dalam sidang paripurna, walikota Binjai. HM, Idaham SH.M.Si meminta maaf dan mengaku dalam pelayanaan di RSUD Djoelham Binjai masih minim, dan para medisnya (PNS) belum mampu memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pasien dan malah sipasienpun bisa-bisa tidak terpenuhi makan serta fasilitas obat-obatanpun masih minim sekali.

Menurut Idaham, belakang-belakangan ini bertambak boborok managemen RSU tersebut, berhubungan pegawai (PNS) rumah sakit tidak ada yang mau diangkat menjadi penjabat pelaksana Tehnik kegiatan (PPTK) dan penjabat membuat komitmen (PPK) jadi Idaham meninta secara serius kepada DPRD Kota Binjai serta PNS dan Muspida agar dapat membantu serta meningkatkan demi kemajuan Kota Binaji. Yang terkena sorot Rumah Sakit umum daerah.

Selanjutnya. Dalam pandangan akhir dari fraksi partai Golkar. Mengatakan realisasi pertanggung jawaban APBD Kota Binjai TA 2011 dimana laporan keuangan tersbut telah diaudit BPK.  Padahal masih ada kedepan pada SKPD yang menyanggunakan anggaran bukan pada tempatnya, seperti pada Dinas Perhubungan beberapa intansi lainnya.

Dalam pendapat fraksi Golkar meminta kepada Wakilkota agar mengevaluasi dalam penetapan jabatan Eselon II (SKPD) bersarkan pengalaman  maupun dusiplin ilmu yang dimiliki oleh penjabat yang memimpin suatu instansi.

Dalam kesempatan itu. Hadir dalam sidang paripurna. Wakillota Binjai HM. Idaham.SH.Msi. Sekdak Binaji Drs. Iqbal Pulungan MAP Kapolres Binjai, AKBP Musa Tampubolon.  Dandim 0203 langkat , kejari Binaji asisten dan camat Muspida.